Dikeluhkan Jokowi! Siang Malam PNS Kerja, Tak Ada Dampaknya


Jakarta, Pemerintah tengah memperkuat kebijakan supaya reformasi birokrasi tengah dijalankan selama ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Diantaranya mempermudah layanan birokrasi hingga mempercepat proses layanannya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, penguatan ini dilakukan karena Presiden Joko Widodo juga mengeluhkan layanan para Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap kali tak memberikan kepuasan ke masyarakat.

"Karena Bapak Presiden sering sampaikan birokrasi ini sibuk dari pagi sampai malam, tapi dampaknya enggak terasa untuk rakyat," kata Anas di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, dikutip Senin (26/12/2022).

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi kata dia juga sering mengatakan saat ini bukan waktunya birokrasi berkutat dengan tumpukan kertas, melainkan mengalihkan layanannya ke ranah digital supaya lebih cepat dan transparan.
Selain itu, dia melanjutkan, rapor bagi para pemberi layanan birokrasi itu juga harus diberikan setiap mingguan, bukan lagi bulanan. Menurutnya ini supaya para birokrat makin fokus mengerjakan tugasnya dan memahami hasil kerjanya.

"Waktu saya ditunjuk jadi Kepala LKPP saya mengerjakan itu, setiap Jumat saya buat rapor kinerja, dari situ tahu siapa mengerjakan apa dan hasilnya apa. Karena kalau enggak ditarget birokrasi sibuk tapi hasilnya tidak terukur," tuturnya.
Presiden Jokowi menurut Anas juga terus menekankan birokrasi harus lincah dan cepat dalam bekerja. Sebab, dia menilai, yang ada di kepala para birokrat saat ini adalah memperlama pekerjaan yang sudah menjadi tugasnya.
"Karena kalau bisa satu minggu dikerjakan kenapa harus tiga bulan, sedangkan teman-teman sekarang kalau bisa lambat kenapa dipercepat, ini arahan Pak Presiden," ucap Anas.

Dengan catatan ini, Kementerian PANRB pun memperkenalkan Reformasi Berdampak sebagai tema reformasi birokrasi (RB). Melalui tema itu, simplifikasi di berbagai layanan, baik internal maupun eksternal, menjadi target prioritas Kementerian PANRB pada 2023.

Dari aspek pelayanan publik melalui fokus kerja ini, Kementerian PANRB menargetkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dan mendorong hasil inovasi pelayanan publik dapat segera diimplementasikan.
"Sampai saat ini penyelenggaraan digitalisasi pengaruh signifikan ke kinerja pemberantasan korupsi dan target prioritas Pak Presiden belanja produk dalam negeri lewat e-catalog karena belanja lewat situ telah nyata mempercepat penyerapan anggaran," tutur Azwar.


#GresikBaik
#infogresik
#Gusfik

ahli1