Benarkah RI Sedang Terjerat 'Utang Tersembunyi' ke China?


Viral media asing mengulas RI terjerat              utang tersembunyi di proyek              kereta cepat.

The World Is One News (WION), media yang bermarkas di India, belakangan menjadi viral di Indonesia lewat ulasannya soal krisis utang tersembunyi dari China. Dalam berita yang diunggah lewat kanal Youtube pada 20 Oktober 2021, WION menjadikan Indonesia sebagai contoh nyata dari korban utang tersembunyi China.

Menurut ulasan WION, Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jin Ping total telah menyalurkan sedikitnya 385 miliar dolar AS kepada 165 negara. Indonesia menjadi di antara negara yang mendapatkan pinjaman dari China, salah satunya disalurkan untuk pembiyaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Saat proyek kereta cepat sepanjang 143 kilometer dimulai pada 2025, Indonesia disebut mendapatkan pinjaman sebesar 4,5 miliar dolar AS. Lima tahun kemudian, kebutuhan anggaran proyek kereta cepat membengkak menjadi 8 miliar dolar AS.

Karena tidak bisa menghentikan proyek di tengah jalan, Pemerintah Indonesia kemudian menggunakan dana dari APBN untuk menutupi kekurangan anggaran. "Ini bisa menjadi awal dari masalah. Karena (sebagian) pinjaman yang diberikan China tidak tercatat dalam pembukuan. Itu adalah utang tersembunyi," kata penyiar berita WION menerangkan.

Utang tersembunyi Indonesia kepada China disebut mencapai 17,2 miliar dolar AS. Artinya, 78 persen dari total utang Indonesia kepada China berkatagori 'tersembunyi'. 

Utang tersembunyi ini dinilai sangat berisiko dan bisa menjebak Indonesia pada masa depan. Jika ke depannya China mengalami krisis finansial, Indonesia pun wajib segera membayar utang-utangnya (bail out). 
"Dan Indonesia bukan satu-satunya negara yang terjerat utang tersembunyi China ini," kata WION.

WION dalam ulasannya juga menyinggung kondisi ekonomi China yang saat ini di ambang krisis finansial menyusul kolapsnya raksasa properti Evergrande. Kasus yang dialami Evergrande di China saat ini dianalogikan seperti yang terjadi pada Lehmans Brothers di AS pada 2008 silam.

Pada 2008, krisis Lehman Brothers memicu krisis finansial AS yang kemudian mengharuskan pemerintah mem-bail out utang-utang salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia itu. "Intervensi Pemerintah China adalah opsi terakhir, jika Evergrande ingin selamat."

Suasana proyek konstruksi jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Senin (11/10). Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, progres pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan beroperasi secara komersial pada 2023. Presentasi tersebut tercatat melambat sejak dibangun pada 2016 silam akibat pandemi Covid-19.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan bahwa tidak ada utang tersembunyi China terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Semua utang, kata Arya, tercatat dalam Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) Bank Indonesia.

"Tidak ada sama sekali utang tersembunyi dari China untuk proyek kereta cepat karena semua tercatat di PKLN Bank Indonesia," kata Arya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu (16/10).

"Utang tersembunyi China buat proyek kereta cepat, itu benar-benar hoaks dan tendensius," tambahnya.

Sebelum diulas media-media asing termasuk WION, istilah utang tersembunyi muncul dalam sebuah laporan lembaga riset AidData berjudul Banking on the Belt and Road. Laporan tersebut menganalisis data sebanyak 13.427 proyek di 165 negara senilai 843 miliar dolar AS. Berbagai proyek itu dibiayai lebih dari 300 lembaga pemerintah dan badan-badan milik negara China.

Dalam laporannya, AidData menyampaikan besar utang tersembunyi China kepada Indonesia mencapai 17,28 miliar dolar AS atau setara 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. AidData mendefinisikan utang tersembunyi sebagai utang yang diberikan oleh China kepada negara berkembang bukan melalui pemerintahan negara peminjam, tapi melalui perusahaan negara, bank milik negara, entitas tujuan khusus, perusahaan patungan, dan lembaga sektor swasta.

Dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang disusun dan dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan, total utang luar negeri (ULN) Indonesia dari China sebesar 21,12 miliar dolar AS pada akhir Juli 2021. Jumlah utang luar negeri itu terbagi dua, yakni utang yang dikelola pemerintah yang dikelola pemerintah sebesar 1,66 miliar dolar AS dan utang BUMN serta swasta dengan total mencapai 19,46 miliar dolar AS.

Pada awal Oktober 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani aturan baru tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 ini merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2015.

Lewat Perpres ini, Presiden menunjuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana dari APBN untuk melanjutkan penyelenggaraan kereta cepat ini. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) terkait pendanaan.

(2) Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal.

(3) Pembiayaan dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. Penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara; dan/atau
b. Penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berpendapat sebaiknya APBN difokuskan untuk pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, dan untuk pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang baru.

"Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business," katanya, Sabtu (30/10).

Gobel mengatakan, akibat pandemi Covid19, Indonesia dihadapkan pada keterbatasan anggaran. “Banyak anggaran yang kurang prioritas dipotong karena terkena refocusing. Karena kita fokus untuk menghadapi Covid-19, memulihkan perekonomian yang menghantam rakyat kecil, dan juga kita tak boleh mundur untuk membangun IKN. Kita fokus saja pada hal-hal yang menjadi prioritas kita,” katanya.


#GresikBaik
#infogresik
#Gusfik