Demo Selesai, Inilah Lima Tuntutan BEM SI Sebelum Tinggalkan Gedung Merah Putih KPK


TRIBUNNEWS.COM-BEM Seluruh Indonesia (SI) menggelar aksi demonstrasi menuntut KPK membatalkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)  terhadap 57 Pegawai yang berujung pada pemecatan.

Kurang lebih 4 jam menyuarakan tuntutan, ratusan mahasiswa dari aliansi BEM sejumlah kampus itu membubarkan diri.

Sebelum bubar, BEM SI mengajukan lima tuntutan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan KPK.

Ketua BEM UNS Solo, Zakky Zuhad, membacakan lima tuntutan melalui mobil komando dengan pengeras suara.

Pembacaan tuntutan itu turut disaksikan Kapolres Metro Jaksel Kombes Azis Andriansyah hingga Wakapolres Metro Jaksel AKBP Antonius Agus Rahmanto.

"Sebelum kita bubar, kami menyampaikan lima tuntutan yang tercatut kepada Pak Jokowi dan Pimpinan KPK. Menyatakan sikap, satu, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang tidak memberikan kami ruang untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi di depan Gedung Merah Putih KPK," ujar Zakky, Senin (27/9/2021).

Zakky menyayangkan sikap polisi yang dijanjikan akan humanis tak tampak saat mengawal aksi ini.

Ia juga menilai tindakan polisi sangat berlebihan karena tak memfasilitasi untuk bertemu dengan pimpinan KPK.

Selain itu ia menyayangkan pimpinan KPK yang enggan menemui mereka hingga aksi selrsai.

"Kedua, menyayangkan sikap aparat kepolisian yang bertindak berlebihan, dibuktikan dengan beberapa kawan kami yang robek bajunya, kemudian beberapa terluka akibat aksi represif oknum polisi kepada kami," bebernya.

"Tiga, kami menyayangkan sikap pimpinan KPK yang tidak menemui kami dan malah pergi ke Jambi. Kami sangat kecewa karena sikap Presiden yang mengabaikan janji-janji dari periode pertama sampai periode kedua, namun beliau lepas dari tanggung jawab di tengah kondisi KPK yang membutuhkan ketegasan beliau," lanjut Zakky.

Zakky juga mengatakan bahwa aliansi mahasiswa akan kembali datang ke KPK dengan jumlah massa yang lebih besar.

1. Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada 13 September yang disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama.

2. Mendesak presiden untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 57 pegawai KPK menjadi ASN.

3. Menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi.

4. Mendesak KPK agar menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi.

5. Menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap Ditjen Pajak, kasus suap KPU Harun Masiku.

Aksi demonstrasi saat ini telah usai. Ratusan polisi tetap bersiaga sambil mengawal mahasiswa yang berangsur meninggalkan lokasi aksi.


TRIBUNNEWS.COM