Waspada! Ada Risiko Saat RI & China Tinggalkan Dolar AS

Foto: Ilustrasi Mata Uang Yuan dan Dolar AS (REUTERS/Jason Lee)

Jakarta, Sejumlah ekonom menyoroti kesepakatan transaksi mata uang lokal atau local currency settlement antara Indonesia dan China. Hal ini dinilai akan memberikan dampak ketergantungan Indonesia dan China, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan krisis ekonomi.

Seperti Bank Indonesia (BI) dan otoritas di China sudah menyepakati untuk melakukan transaksi perdagangan dan investasi dengan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS) pada bulan ini.

Kendati demikian, sampai saat ini, berdasarkan penuturan BI transaksi LCS Indonesia dan China belum bisa diimplementasikan, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank-bank ACCD yang ditunjuk.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan kesepakatan LCS Indonesia dan China berpotensi membuat Indonesia bergantung pada perekonomian China.
Jika settlement dilakukan, maka integrasi ekonomi antara China dan Indonesia melalui perdagangan dan investasi akan semakin dalam.

"Jika China mengalami krisis keuangan, akan menyebar dengan cepat ke Indonesia. Kekhawatiran yang sama terjadi saat Korea dan negara ASEAN+3 ingin melakukan LCS," jelas Faisal dalam sebuah webinar, Kamis (5/8/2021).

Dari sisi pengusaha, kata Faisal kemungkinan pengusaha akan kesulitan dalam melakukan pengelolaan mata uang, karena dengan China lebih banyak didominasi dengan aktivitas impor, sementara untuk aktivitas ekspor pelaku usaha masih akan menerima dengan dolar.

"Kalau dengan pada stage dimana penggunaan renminbi belum luas, harus ada pengelolaan yang lebih baik. Ketika impor dan ekspor keduanya pake dolar, ini lebih tidak rumit. Kalau semakin masif, mungkin kesulitannya akan semakin berkurang," kata Faisal melanjutkan.

Oleh karena itu, Faisal penggunaan mata uang lokal hanya akan berhasil jika biaya transaksi dalam mengubah satu mata uang lokal ke mata uang lainnya cukup rendah. Hal tersebut membutuhkan pengaturan pasar pertukaran langsung antara berbagai mata uang utama, serta memastikan ada likuiditas dan omset yang cukup.

Faisal juga berpandangan, dibutuhkan bilateral swap arrangements (BSAs) untuk mendukung penggunaan local currency untuk menjaga stabilitas keuangan global dan regional.

Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal memandang dalam jangka menengah dan panjang risiko volatilitas rupiah terhadap renminbi tetap ada.

Karena selama ini, kata Fithra China selalu bergelut dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya di dalam negeri, pergerakan capital flow, dan kebijakan independent moneternya.
Artinya apabila transaksi LCS dengan China di lakukan ada potensi resiko yang bisa 'menular' melalui pasar keuangan pertukaran rupiah dan renminbi.

"Yang mana, dalam literatur empiris sulit dilakukan ketiga-ketiganya. Jadi, kalau untuk membuat mata uang stabil harus memilih satuan yang lain. Entah free movement capital atau independent monetary policy, yang artinya dua dari tiga, gak bisa tiga-tiganya sekaligus," jelas Fithra.

Kendati demikian, volatilitas itu kata Fithra bisa diredam. "Bagaimana tantangan volatilitas ke depan tidak akan hilang, tapi akan muncul. Kita bisa kolaborasi di jangka pendek untuk meminimalisir risiko volatilitas ke depan."

Secara keseluruhan, menurut Fithra kerjasama LCS dengan China harus diperkuat, karena dalam beberapa tahun terakhir kerjasama bilateral perdagangan dan investasi dengan China naik signifikan.
Pun secara porsi perdagangan internasional, China menempati porsi 30% secara global, lebih unggul daripada Amerika Serikat yang hanya 17%.

"Jadi memang ada beberapa tantangan dan potensi-potensi resiko, dan kalau dari cost and benefitnya sebenarnya benefit menggunakan yuan itu jauh lebih besar ketimbang dari ongkosnya," jelas Fithra.

"Saya rasa ini sudah sepantasnya kita ambil, terlebih untuk faktor geopolitik mengarah kepada multipolar, ada faktor geopolitik untuk menyeimbangkan perdagangan global," kata Fithra melanjutkan.


#GresikBaik
#infogresik
#Gusfik