Jejak Mensos Juliari: Pengusaha, Politikus PDIP & Tersangka Korupsi



Juliari P Batubara malang melintang di dunia bisnis hingga akhirnya masuk PDIP dan diangkat sebagai Menteri Sosial era Jokowi-Maruf.

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, 47 tahun, diduga menerima suap senilai Rp17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

"Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Minggu (6/12/2020).

Sebelum jadi Menteri Sosial, pria kelahiran Jakarta, 22 Juli 1972, merupakan seorang pengusaha. Selain itu, ia juga pejabat teras Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dari sisi pendidikan, Juliari merupakan lulusan Riverside City College USA pada masa 1991-1995. Untuk mengejar gelar Magister Business Administration (MBA), ia menempuh pendidikan S2 di Bussiness Administration with minor in Finance, Chapman University USA Tahun selama 1995-1997.

Setahun setelah lulus, Juliari menekuni dunia usaha. Ia menjadi Marketing Supervisor & Business Devollopment Manager PT Wiraswasta Gemilang Indonesia periode 1998-2002. Penghidupannya terus berubah. Pada 2002-2013 Juliari menduduki jabatan direktur utama perusahaan sama.

Setelah menduduki jabatan tinggi di tempat pertama kali ia bekerja, Juliari di tahun yang 2003 pindah dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Arlinto Perkasa Buana.

Baru setahun jadi Direktur Utama di Arlinto Perkasa Buana, Juliari di tahun 2004 dipercayakan jabatan Direktur Utama PT.Bwana Energy. Kemudian hanya selang setahun tepatnya tahun 2005 Juliari dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Tridaya Mandiri.
Jabatan Juliari yang melesat ternyata tak membuat Juliari hanya fokus di sektor swasta saja. Juliari juga sebelumnya merupakan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tidak diketahui sejak kapan ia bergabung. Namun berdasarkan catatan, ia memiliki posisi strategis di PDIP sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan sejak 2010-sekarang. Selain itu, Juliari juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.

Kemudian secara resmi terpilih menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kendal, Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang). Pada periode pertama 2014-2019, Juliari mengumpulkan suara terbanyak.

Juliari maju dan terpilih dari daerah pemilihan sama untuk periode 2019-2024. Ia masuk Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI.

Karier politik Juliari melesat. Dalam masa jabatan, ia ditunjuk sebagai Menteri Sosial untuk periode 2019-2024 untuk menggantikan posisi Agus Gumiwang Kartasasmita yang saat ini menjadi Menteri Perindustrian.

Tak heran dari hasil usahanya sebelum menjadi Menteri Sosial, harta Juliari menurut LHKPN tahun 2019 mencapai Rp47,18 miliar. Dia tercatat memiliki utang sebesar Rp17,58 miliar. Juliari juga melaporkan kepemilikan aset terbanyak berupa tanah dan bangunan sebesar Rp48,11 miliar. Tanah dan bangunan itu tersebar di beberapa wilayah di Jakarta, Badung, Bogor hingga Simalungun.

Juliari pun tercatat memiliki satu unit mobil Land Rover Jeep senilai Rp618 juta. Selain itu, harta bergerak tercatat mencapai Rp1,16 miliar, surat berharga senilai Rp4,6 miliar, uang tunai sebesar Rp10,21 miliar.

Sebelum menyerahkan diri ke KPK, Juliari sempat memberikan statmen terkait adanya pejabat Kemensos eselon III (profil lengkap dua pejabat Kemensos) yang diciduk KPK.

Kemarin ia sempat mengonfirmasikan penangkapan terhadap pejabat Kementerian Sosial eselon III oleh KPK. Operasi tangkap tangan (OTT) ini dilakukan Jumat malam hingga Sabtu dini hari terkait dugaan koruspsi bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi COVID-19.

"Betul, eselon III [diamankan KPK]" kata Juliari saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (5/12/2020). Juliari mengaku terus memonitor perkembangannya. Politikus PDIP ini menambahkan, "Prinsipnya kami menghormati dan mendukung proses yang sedang berlangsung di KPK," ungkap Juliari.

Pernyataan tersebut diungkapkan Juliari beberapa jam sebelum ia menyerahkan diri atas dugaan penerimaan suap pengadaan bantuan sosial sembako sebesar Rp17 miliar.


#GresikBaik
#infogresik
#Gusfik