Gubernur Soerjo di Palagan Surabaya



Sebagai gubernur pertama Jawa Timur, Soerjo banyak berkiprah di ranah diplomasi: berhadapan langsung dengan pejabat teras militer Inggris. Perannya tak kalah penting dengan tokoh-tokoh Pertempuran Surabaya lainnya.
“Kita ini bangsa yang besar, tundukkan kompeni, kalahkan tentara Inggris. Kita harus menjaga kehormatan Bangsa Indonesia. Tunjukkan pada tentara Inggris bahwa kita bangsa Indonesia benar-benar ingin merdeka. Merdeka atau mati!”.
Penggalan kalimat itu, sebagaimana dikutip Abdul Waid dalam Bung Tomo, dibacakan Bung Tomo di hadapan ribuan rakyat Surabaya pada pidato 10 November 1945, kala perang melawan Inggris pecah di Kota Pahlawan itu.

Kepiawaian Bung Tomo memimpin rakyat Surabaya terbukti mampu membakar semangat perlawanan terhadap kaum penjajah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dia juga dikenal sebagai pejuang terkemuka Surabaya, yang namanya kerap diidentikan dengan peristiwa 10 November 1945 di ibu kota Provinsi Jawa Timur tersebut.
Namun perlu diketahui, tokoh penting di palagan Surabaya itu tidak hanya Bung Tomo seorang. Ada begitu banyak arek Suroboyo yang mencurahkan seluruh waktu, jiwa, dan raganya untuk memperjuangan kemerdekaan di tanah kelahirannya tersebut. Perjuangan mereka sama-sama besar nilainya. Dan di antara tokoh-tokoh itu, satu nama yang kiranya mesti diingat jasa-jasanya selama perang Surabaya adalah RMT. Ario Soerjo, atau sering juga dipanggil Gubernur Soerjo.

Riwayat Perjuangan
Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo lahir di Magetan, Jawa Timur, pada 9 Juli 1895. Ayahnya, Raden Mas Wiriosoemarto, menjabat jaksa di Magetan. Sementara ibunya, Raden Ayu Koestiah, merupakan adik bupati Madiun kala itu, Raden Ronggo Koesnodiningrat. Sebagai anak dari keluarga terpandang, sejak kecil Ario Soerjo telah mendapat pendidikan yang baik.

Pendidikan formal tingkat dasarnya dimulai di Tweede Indlandsche School di Magetan, dan HIS. Soerjo lalu melanjutkan sekolah ke pendidikan pamongpraja (OSVIA) di Madiun. Setelah lulus tahun 1918, ia ditempatkan di Ngawi sebagai pegawai pemerintahan untuk urusan pribumi. Pada 1923, Soerjo mendapat tawaran pendidikan di Sekolah Polisi di Sukabumi, Jawa Barat. Setelah kurang lebih tujuh tahun mengenyam pelatihan kepolisian, Soerjo lanjut menimba ilmu pemerintahan dan kepamongprajaan, selama dua tahun, di Bestuuracademie di Batavia.
Selepas pendidikan di Batavia, Soerjo ditempatkan di Mojokerto. Kemudian tahun 1933, ia diangkat menjadi wedana di Porong, Sidoarjo. Setelah menjabat wedana selama lima tahun, pada 1938 Soerjo menduduki jabatan bupati di Magetan.

“Soerjo dikenal sebagai seorang bupati yang berani dan tegas. Sikapnya selalu terbuka dan bersifat melindungi sehingga ia sangat dicintai oleh rakyat Magetan. Rakyat juga menaruk kepercayaan kepada tokoh ini sebagai bupati mereka yang terkenal berani membela rakyatnya,” ungkap Susanto Zuhdi, dkk dalam Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Vol. 1.

Sewaktu pendudukan tentara Jepang terjadi pada 1942, ia diberi jabatan syucokan atau residen di Bojonegoro. Jabatan itu, kata Susanto, kekuasaannya setara dengan gubernur, tetapi daerah pemerintahannya hanya sebatas keresidenan. Selain itu, hanya sedikit orang Indonesia saja yang dipercaya oleh Jepang memangku jabatan seperti Soerjo itu.

Pada saat pemerintah pendudukan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soerjo terpilih sebagai anggota yang diangkat langsung pemerintah Jepang. Setelah proklamasi, Soerjo diberi jabatan gubernur Jawa Timur. Ia tercatat sebagai tokoh yang turut berjuang menggelorakan semangat rakyat Surabaya pada peristiwa 10 November 1945.

Sebagai Gubernur
Usai pernyataan kemerdekaan oleh Sukarno-Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945, Soerjo diangkat menjadi gubernur Jawa Timur pertama. Banyaknya penglaman di pemerintahan, sebagai wedana dan bupati, membuat pengangkatan Soerjo dianggap tepat untuk menjaga kondisi tetap aman di sisi Timur pulau Jawa.

Segera setelah memangku jabatan gubernur, Soerjo membersihkan sisa-sisa pasukan Jepang di Surabaya. Sekira bulan September, gubernur Soerjo mendengar kabar akan kedatangan pasukan Inggris (Sekutu), sebagai pemenang perang, ke Indonesia dalam rangka pelucutan persenjataan milik tentara Jepang, serta pembebasan tahanan perang, sekaligus mengembalikan pemerintahan ke tangan kolonial Belanda.
Diceritakan Frank Palmos dalam Surabaya 1945: Sakral Tanahku, kabar itu membuat gubernur Soerjo tidak senang. Ia tidak ingin terjadi konflik di wilayahnya. Untuk itu, selama masa persiapan menghadapi Inggris, gubernur Soerjo berusaha mengumpulkan senjata bekas tentara Jepang dan menampung bekas tahanan dalam keadaan siap dipulangkan. Ia sekuat tenaga mencegah kemungkinan masuknya tentara Inggris ke dalam kota Surabaya. Sang gubernur bertekad meyakinkan petinggi Inggris bahwa pasukan republik di Surabaya telah melaksanakan tugas melucuti persenjataan Jepang.

“Karena itu, Pak Soerjo tidak berusaha menghalang-halangi mendaratnya Inggris. Sebuah rombongan penyambutan bahkan dikirim untuk mengalungkan rangkaian bunga pada sejumlah petinggi militer Inggris. Namun rupanya petinggi senior Inggris seperti Jenderal Christison, Hawtorn, dan Brigadir A.W.S. Mallaby yang baru ditunjuk memiliki rencana lain,” tulis Palmos.
Rencana para jenderal Inggris itu membuat usaha gubernur Soerjo mencegah pertempuran menjadi percuma. Sejak awal para Sekutu memang sudah merencanakan pendudukan di Surabaya. Bahkan pada 8 November, Mayor Jenderal E.C. Mansergh menyatakan bahwa Inggris tidak mengakui jabatan Ario Soerjo sebagai gubernur Jawa Timur. Sang jenderal juga menuduh gubernur Soerjo dan jajarannya gagal menjalankan kesepakatan pusat, yakni menghalang-halangi tugas Sekutu melucuti senjata Jepang dan mengevakuasi warga Eropa.

Sejak itu, ditambah penolakan atas panggilan Mallaby, hubungan gubernur Soerjo dan petinggi Inggris di Surabaya semakin memburuk. Inggris bersikeras menuduh rakyat Surabaya telah melakukan kekerasan dan berbuat onar. Tuduhan itu membuat berang gubernur Soerjo. Maka di dalam sebuah pidato, Ario Soerjo mengajak rakyat Surabaya untuk bersatu dan berani menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dengan pihak Inggris.
“Semua usaha kita untuk berunding senantiasa gagal. Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah: lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu. Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang bulat antara pemerintah, rakyat, TKR, polisi, dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita,” kata Ario Soerjo.

Pidato gubernur Soerjo, kata Palmos, disampaikan dalam nada seirus mirip gaya berpidato PM Inggris Churchill semasa Perang Dunia II. Penyampaiannya terdengar terhormat dan berwibawa. Setiap tutur katanya pun teratur, serta mudah ditangkap maknanya. Berbeda jauh dengan pidato Bung Tomo yang berapi-api dan berdarah-darah.

Sebagaimana diketahui pertempuran di Surabaya baru berakhir pada 20 November 1945. Gubernur Soerjo kala itu masih memimpin Jawa Timur dan turut membantu membersihkan kekacauan pasca perang besar di daerahnya. Selepas dari jabatannya, Ario Soerjo ditunjuk Presiden Sukarno menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada Juni 1947. Namun nahas, pada November 1948, Ario Soerjo tewas dibunuh di Kali Kakah, Ngawi, oleh para simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan Moeso.


#GresikBaik
#infogresik
#Gusfik