PETAHANA VS PENANTANG

SEPEKAN terakhir, pemberitaan di Jawa Timur mulai diramaikan oleh hiruk pikuk pesta demokrasi daerah. Ya, bersama provinsi lainnya, Jawa Timur punya hajatan menggelar 18 pemilihan kepala daerah, baik calon wali kota maupun calon bupati.

Tidak hanya ramainya aksi pasangan calon dan relawan serta pendukungnya dalam menjual calonnya kepada masyarakat pemilih, namun juga pro kontra apakah pilkada serentak ini aman jika digelar di masa pandemi Covid yang hingga 25 September ini di Jawa Timur boleh dibilang mengkhawatirkan. Sebab angka positif sudah tembus 42.098 orang, sembuh 34.862 orang dan meninggal dunia 3.062 orang.

Kendati yang meminta penundaan disuarakan PBNU dan PP Muhamadiyah serta elemen lainnya, toh pemerintah bersama DPR sepakat tetap melanjutkan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Dan tentunya, para kontestan juga terjadi pro dan kontra terkait tidak atau tidaknya pilkada serentak. Inilah yang sebenarnya menarik untuk disimak yakni pertandingan antara Petahanan dan Penantang.

Pemikiran saya, bagi calon petahana atau incumbent yang sebelumnya menjabat bupati atau wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, semakin cepat pilkada serentaka dilaksanakan, semakin bagus. Maklum mereka sudah punya modal politik dengan menginvestasikan kebijakan pemerintahannya melalui berbagai program pemerintah.

Sehingga secara popularitas mereka jelas di atas angin. Ini tentunya berbanding lurus dengan elektabilitasnya yang mengikuti popularitas jika memang selama 5 atau 10 tahun menjadi pengambil kebijakan eksekutif dirasakan oleh masyarakat. Ini bisa diukur dengan survei indeks kepuasan publik terhadap kepala daerah. Jika kepuasan itu lebih dominan, rumusnya tentu akan sejalan dengan perolehan elektabilitas calon.

Sebuah survei yang dilakukan lembaga survei nasional menjelaskan kenapa petahanan lebih berpeluang menang dibanding penantang. Pertama adalah karena selama memimpin daerahnya, masyarakat merasa puas atas kinerja kepemmpinannya.

Kedua, calon petahana sudah populer atau sudah lebih dikenal oleh masyarakat. Popularitas ini menjadi modal yang baik bagi incumbent untuk meraup suara masyarakat calon pemilih.

Alasan ketiga, incumbent atau petahana menguasai dan mampu menjangkau semua segmen pemilih. Keempat, incumbent mampu menggerakkan tokoh informal maupun formal seperti orang birokrasi. Dan yang terakhir incumbent ini lebih siap secara finansial.‎

Selama menjabat dia bisa mengumpulkan pundi lebih banyak, dan gajinya selama menjabat cenderung tidak terpakai karena semua kebutuhannya ditanggung negara. Fasilitas dinas ini juga berkaitan dengan kebijakan kepada masyarakat. Kasarannya, kalau mau tutup mata tanpa kampanye petahana ini sudah menang sebelum bertanding.

Sebaliknya, bagi penantang petahana, semakin lama diundur akan semakin baik. Mengapa demikian, karena penantang ini modal politik kalah dibanding calon petahana. Mereka jarang bersentuhan langsung dengan masyarakat, apalagi membuat kebijakan yang dirasakan langsung oleh calon pemilihnya.

Kalau hanya mengandalkan kekuatan uang dan partai politik, memang akan berdampak, namun tidak signifikan. Sebab, ini adalah pemilihan figur dan ketokohan serta investasi politik. pemilihan kepala daerah berbeda dengan pemilihan kepala desa atau pemilihan anggota legislatif yang sensitif dengan politik uang.

Pilkada serentak itu menjual figur ketokohan dan karakter calon kepada masyarakat calon pemilih. Pilkada serentak juga menawarkan program, gagasan dan kebijakan dari pasangan. Pemilih tidak akan paham dengan calon yang tidak mereka kenal dan tidak pernah merasakan kebijakan. Ya minimal nama dan gambar visualnya jarang muncul di media baik maindstream maupu media sosial.

Pemasangan gambar banner dan baliho di seantero kabupaten atau kota apakah tidak mewakili, saya pikir mewakili juga. Namun itu hanya untuk mendongkrak popularitas bukan elektabilitas. Elektabilitas itu berhubungan dengan kepercayaan, berkaitan dengan kepuasan kebijakan dan kinerja pemerintahan serta berkaitan dengan popularitas juga.

Ini yang kadang membuat calon penantang kekurangan ide dan gagasan untuk menjual visi dan misi kepada masyarakat. Ironisnya lagi, relawan dan pendukungnya tidak diedukasi untuk mencerdaskan calon pemilih untuk menjual gagasan. Yang terjadi, kritik masif namun tidak solutif kata Bu Tedjo. Tidak hanya itu, mereka cenderung menyerang petahanan dengan black campaign melalui media sosial.

Masyarakat sekarang sudah cerdas dan pandai melihat situasi. Menyerang petahanan dengan jualan sekian tahun berkuasa tidak melakukan apa-apa, tentu akan dijawab dengan senyum sinis oleh calon pemilih. Sebab, serangan seperti ini tentu akan terjawab dengan pandangan mata masyarakat. Masyarakat sudah bisa menilai petahana sekian tahun membangun, mensejahterakan, mencerdaskan meski ada satu dua kebijakan yang tidak sesuai harapan.

Calon penantang harus pandai melihat situasi, membaca peta kekuatan politik di lapangan, cerdas mengajak pemilih melalui program yang ditawarkan. Cerdas artinya tawaran itu tidak perlu muluk-muluk karena sebatas janji. Juga karena belum membuat kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat.

Ajaklah calon pemilih berdialog tanpa menghakimi. Berikan perubahan pada tataran konsep yang pragmatis, bukan hanya kata perubahan tanpa makna.Ingat bagaimana pilpres kemarin petahana dibombardir dengan ribuan isu dan kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, toh hasilnya Jokowi dan Makruf Amin yang menang.

Lantas cara apa yang bisa membuat petahana dikalahkan. Guyonan embongan mungkin jawabannya, kalau gak diciduk KPK ya mungkin tersengat virus corona. Begitu aja kok repot. Selamat bertanding dengan semangat siap menang dan siap kalah. Jadikan pilkada serentak ini sebagai pesta demokrasi yang sesungguhnya bukan sebaliknya jadi pesta perpecahan anak bangsa. (*)